Lomba Tangkap Buaya di Kupang: Sebuah Dagelan atau Upaya Serius Pemerintah?

oleh
Ilustrasi (Foto: Tribunnews.Com)
Ilustrasi (Foto: Tribunnews.Com)

| KOEPANG.COM | Lomba Tangkap Buaya di Kupang: Sebuah Dagelan atau Upaya Serius Pemerintah? | Kehadiran buaya di pantai Lasiana Kota Kupang, NTT, akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan masyarakat di sekitarnya. Kekawatiran itu tidak saja dialami oleh masyarakat, juga pemerintah setempat – baik pemerintah kota maupun provinsi. Buaya menjadi ancaman serius bagi wisatawan. Karenanya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinasnya, Dr. Marius Jelamu, menggagas lomba tangkap buaya.

Penangkapan buaya sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab Balai Besar Konversi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi NTT. Namun, karena dampaknya telah mengganggu sektor pariwisata, Marius berinisiatif menggagas lomba itu (Kupang Tribunnews, 04/6/216).

Menurut data BKSDA NTT, warga yang telah menjadi korban keganasan buaya mencapai 34 orang sejak tahun 2011. Sementara itu, tahun korban terkaman buaya mencapai 9 orang (Tempo.Com, 4/8/2016).

Jumlah korban yang terus meningkat, buaya menjadi ancaman maut bagi masyarakat atau wisatawan di kawasan destinasi pariwisata seperti Pantai Lasiana dan Nunsui. Hal inilah yang dilihat sebagai ‘peluang’ Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Sekalipun keberadaan buaya memiliki dampak negatif terhadap pariwisata, pertanyaan akan muncul. Apakah lomba tersebut sudah efektif untuk memusnahkan buaya?

Fakta bahwa buaya merupakan ancaman bagi keselamatan wisatawan memang benar. Tetapi, langkah menyelenggarakan lomba penangkapan tidak tepat karena menangkap buaya tidak sama dengan lomba memancing ikan. Untuk menangkap buaya, penangkap dituntut memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni.

Cara pemerintah menyelenggarakan lomba tangkap buaya hanya menjadi peluang untuk membuang-buang uang. Bagaimana mungkin bisa selenggarakan lomba sementara kita tidak pernah tahu kapan buaya berlabuh di pantai?

Tugas pemerintah seharusnya melakukan kegiatan yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Kegiatan tidak bersifat instan dan sekedar bersenang-senang. Bagaimana jika peserta tidak berhasil menangkap buaya, sementara mereka sudah menyiapkan peralatan, waktu dan tenaga? Apakah mereka tetap dibayar? Karenanya tekad pemerintah ini tidak dianggap cerdas dan hanya menghamburkan uang.

Langkah yang tepatnya yang harus ditempuh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT adalah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait seperti BKSDA NTT dan Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan infrastruktur, menyiapkan aturan dan kebijakan untuk meminimalkan korban terkaman buaya.

Pertama, pemerintah dapat melakukan sosialiasi tentang ancaman buaya kepada masyarakat di kawasan pesisir pantai sepanjang Teluk Kupang.

Kedua, selain sosiliasi sebagai langkah yang paling mendasar, pemerintah harus mengidentifikasi pantai-pantai yang berbahaya dan diberi rambu-rambu atau tanda peringatan yang dapat dibaca oleh  masyarakat atau wisatawan.

Ketiga, kawasan wisata seperti Pantai Lasiana dan Pantai Nunsui, dibangun jaring-jaring besi yang membatasi ruang gerak buaya sehingga wisatawan dapat berpiknik atau mandi dengan aman.

Keempat, pemerintah harus sejak dini menyiapkan tempat penangkaran buaya sehingga buaya yang ditangkap atau nyasar di perkampungan dikirim ke penangkaran.

Kelima, pemerintah harus belajar pada pemerintah Australia bagaimana mereka menghadapi buaya dan membangun infrastruktur untuk meminimalkan ancaman dari buaya.

Keenam, saatnya pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyiapkan tenaga safe guard atau petugas penyelamat di kawasan wisata pantai di Kupang. Mereka dibekali dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan menaklukan buaya.

Terakhir, soal penangakapan buaya diserahkan kepada orang yang ahli di bidangnya. Tidak serta merta dilombakan dengan iming-iming uang. Sementara ancaman maut lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan uang Rp. 5.000.000,-. Sesama instansi pemerintah terkait saling berkoordinasi bagaimana caranya untuk mencegahnya terjadi serangan buaya dengan mempertimbangkan beberapa masukan di atas.

Inisiatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak dapat dinilai langkah cerdas. Karena lomba hanya instan dan hanya menghamburkan uang sementara sasaran tidak akan tercapai. Untuk menakluk buaya laut butuh waktu dan riset yang panjang. Jumlah populasi buaya saja kita tidak tahu, bagaiamana kita mau menangkapnya?

Data populasi buaya itu penting. Satu hal yang paling penting Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreaif Provinsi NTT harus bersinergi dengan SKPD lain. Tidak merasa mampu karena ketersediaan dana, sementara kapasitas dan kapabilitas SDM-nya tidak memadai. Ini menangkap buaya! Bukan menangkap ikan?***

 

–Giorgio Babo Moggi

Tentang Penulis: Giorgio Babo Moggi

Gambar Gravatar
Menulis adalah cara untuk mengekspresikan pendapat atau pikiran tanpa terbelenggu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *