Desa Sebagai Titik Akupuntur Pembangunan Bangsa

oleh
Ilustrasi (Buletin Barita)

KOEPANG. COM – Desa Sebagai Titik Akupuntur Pembangunan Bangsa. Pemerintah daerah dibentuk bertujuan untuk setiap daerah otonom dapat mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dampak Positif Otonomi Daerah

Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perubahan paradigma pembangunan yang sentralistik – pengendalian dari pusat – menunju konsep pembangunan yang desentralistik – mengatur rumah tangga sendiri.

Perubahan ini, pertama, tidak saja soal pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, pula diikuti oleh ketentuan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Kedua, otonomi daerah tidak hanya penyerahan kewenangan dan perimbangan keuangannya, yang tak kalah penting adalah keluasan pemerintah daerah dalam   merencanakan pembangunan lebih terarah dan  tepat sasaran sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Ketiga,  otonomi daerah dapat meningkatkan akselerasi pembangunan karena otonomi memungkinkan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dan baik yang berdampak pada kemakmuran masyarakat.

Terakhir,  sistim desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dan percepatan pembangunan dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan sumber daya manusia yang tersedia.

Pembangunan Berbasis Desa

Menurut  Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam perwujudan pembangunan yang desentralistik ini.  Desa  memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.  Dengan demikian desa merupakan unit pelayanan masyarakat yang berada di garda terdepan dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan bangsa.

Peluang dari amanat Undang-undang ini melahirkan konsep pembangunan berbasis desa. Namun, pada pelaksanaan  pembangunan berbasis desa tidak berjalan optimal. Soleh dalam Amalia, dkk (2015) mengidentifikasi beberapa kegagalan pembangunan  karena rendahnya partisipasi yang disebabkan beberapa faktor antara lain;  (1) pemerintah desa belum benar-benar mandiri dan masih tergantung pada pemerintah di atasnya, (2) lemahnya kontrol masyarakat yang berdampak pada pelaksanaan pemerintahan desa yang tidak efisien dan peluang terjadinya penyelewengan wewenang; (3) tingkat kepercayaan masyarakat rendah karena struktur yang rancu dan fungsi-fungsi kelembagaan desa tidak berjalan baik.

Hambatan-hambatan di atas tidak mengendurkan tekad pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Desa  tetap menjadi titik perhatian yang utama. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, yakni  “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”. Untuk mewujudnyatakan visi ini. Pemerintah mengalokasi dana  yang besar pada APBN-P 2015 untuk memperkuat pembangunan desa.

Konsep alokasi Dana Desa dibagi secara adil dan merata sesuai dengan  jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Sedangkan dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa 
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Peruntukkan dana ini jelas, yakni  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil yang diharapkan adalah terciptanya  pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Penggunaan Dana Desa telah memberikan realisasi pembangunan yang cukup baik. Tahun 2015, alokasi Dana Desa sebesar Rp. 20,77 T, mengalami peningkatan 26, 21 % pada tahun 2016 sehingga menjadi Rp. 46,98 T, dan Rp. 60,00 T atau naik 13,02 %  (2017) dari tahun sebelumnya (2016).

Adapun pemanfaatan Dana Desa bidang pembangunan antara lain penahan tanah (38.184 unit), air bersih (16.295 unit), Embung (686 unit), jalan desa (66,884 Km), jembatan (511,9 Km), irigasi (12.596 unit), MCK (37.368 unit), tambahan perahu (1.373 unit), sumur ( 14.034 unit), PAUD (11.296 unit), pasar desa (1.819 unit), Polindes (3.133 unit), drainase (65.998 unit), dan Posyandu (7.524 unit).

Memasuki tahun 2017, kita telah berada dalam fase pelaksanaan anggaran untuk APBN 2017. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa 2017 masih ditujuhkan untuk memberikan daya dorong pertumbuhan ekonomi di daerah, lebih difokuskan pada empat bidang pengembangan dan pembangunan, yaitu Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Pembangunan Embung Desa.

Penutup

Memperkuat desa adalah langkah dan kebijakan mutlak dalam rangka  mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun perlu dilakukan upaya terus menerus untuk mewujdukan kemandirian desa.  Strateginya adalah  peningkatan fungsi dan peran kelembagaan desa.

Jika upaya ini terus dihidupkan, tak dipungkiri pembangunan desa berjalan maksimal. Karena pembangunan berbasis desa sangat strategis untuk mebangun bangsa.

Untuk menggambarkan konsep pembangunan berbasis desa dianologikan dengan titik akupuntur pada tubuh manusia. Desa adalah titik-titik akupuntur. Tubuh manusia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika satu titik akupuntur yang disentuh, maka akan menggerakan sistim tubuh. Begitu pula dengan konsep pembangunan saat ini, jika pembangunan digerakkan dari desa maka kemajuan itu akan serentak terjadi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa sama dengan membangun bangsa secara serempak.

Giorgio Babo Moggi –  artikel dimuat di Buletin Barita Bappeda Provinsi NTT (2017)

Tentang Penulis: Giorgio Babo Moggi

Gambar Gravatar
Menulis adalah cara untuk mengekspresikan pendapat atau pikiran tanpa terbelenggu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *